Warga Desa Parigi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten mempertanyakan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) BATU LAWANG tahap ll tahun 2025 belum direalisasi hingga menuai Kontroversi.
Menurut informasi yang di dapat dari narasumber yang enggan dipublikasikan, selain adanya pengunduran diri bendahara BUMDes begitu pun diduga kurangnya transparansi dari Direktur BUMDes dalam pengelolaan anggaran.
Selain itu, kesimpang siuran penyerapan nilai anggaran pun terjadi yang meliputi kegiatan dan pembelanjaan seperti, penanaman timun sayur, pembelanjaan alat pertanian hingga pembelanjaan hewani (kambing) sampai saat ini belum direalisasikan oleh BUMDes.
"Kami mempertanyakan anggaran ketapang bumdes yang hingga kini belum dialokasikan. berharap direktur bumdes agar lebih transparansi dalam pengelolaan anggaran tersebut."terangnya
Saat media Propam News TV mengkonfirmasi Mumin Salim, Kepala Desa (Kades) Parigi mengatakan. "Anggaran ketapang bumdes tahap dua senilai 90 juta itu sudah diserap ke bumdes namun belum di alokasikan, bahkan saya belum tau apapun. "Ucapnya pada kamis sore, (08/01/2026).
Dilain waktu, kepada media Deriana (Adeng) Direktur BUMdes mengatakan bahwasanya anggaran yang 10 juta dari banprov belum diserap.
"Untuk anggaran bumdes 80 juta benar belum kami alokasikan dan yang 10 juta dari banprov belum diambil, mengenai bendahara memang benar telah mengundurkan diri. "terangnya pada jumat, (9/1/2026).
Saat ini awak media masih berupaya meminta konfirmasi Dinas terkait untuk dimintai tanggapan sampai berita ini pun dipublikasikan. tutup
